Golkar Minta Kursi Menteri

Golkar Minta Kursi Menteri

Golkar Minta Kursi Menterib Partai Golkar meminta jatah sedikitnya lima kursi menteri di kabinet pimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memenangkan Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan permintaan tersebut di utarakan lantaran partainya punya peran besar memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

“Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal,” tutur Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.

Dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini, Golkar sebagai pengusung utama selain PDIP, mendapat lima kursi menteri termasuk kursi wakil menteri. Lantas siapa saja menteri Jokowi dari partai Golkar di Kabinet Indonesia Maju ini?

1. Airlangga Hartarto

Selain menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat ini merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Oktober 2019 lalu. Sosok kelahiran 1 Oktober 1962 ini sebelumnya di percaya sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Baca juga: Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T

2. Luhut Bindar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju sejak 2019. Sebelumnya, pada 2016, di Kabinet Kerja, Purnawirawan Jenderal TNI ini juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

3. Agus Gumiwang Kartasasmita

Kader Golkar yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju lainnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus dipercaya Jokowi menduduki jabatan Menteri Perindustrian sejak 2019. Di periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, Agus juga menjadi bagian pemerintahan sebagai Menteri Sosial pada 2018.

Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.[2] Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham sejak 28 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009–2014.

4. Dito Ariotedjo

Dito Ariotedjo atau nama lengkapnya Ario Bimo Nandito Ariotedjo merupakan salah satu kader Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Di lantik pada April 2023 lalu menggantikan menteri sebelumnya, Zainuddin Amali yang mengundurkan diri. Zainuddin juga kader Golkar.

5. Jerry Sambuaga

Selain keempat menteri, Golkar juga punya kader yang duduk sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia adalah Jerry Sambuaga yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan sejak Oktober 2019. Sebelum duduk di kursi eksekutif, Jerry pernah menjadi anggota Komisi I DPR RI periode 2014–2019 dari Partai Golkar.

6. Bahlil Lahadalia

Ada pula kader Golkar lainnya yang sangat aktif jadi menterinya Jokowi di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Dia adalah Bahlil Lahadalia yang mengemban jabatan sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahlil tercatat menjadi independen sejak 2009. Namun, belakangan pihaknya mengaku telah jadi kader Golkar sejak 2001.

“Saya itu kalau kader, saya itu dari 2001 sampai 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai,” kata Bahlil kepada Antara.

Adapun pernyataan Bahlil itu terkait dengan isu dirinya di gadang bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Sebagai kader, Bahlil merasa terpanggil jika memang di calonkan. Soal kesiapan-nya menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, ia menegaskan pencalonan jabatan di lakukan melalui mekanisme partai.

Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T

Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T

Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah tahun ini telah terealisasi hingga Rp 470,3 triliun. Lembaga per 15 Maret 2024 tercatat Rp 165,4 triliun dan Rp 163,4 triliun untuk belanja non kementerian dan lembaga.

“Ini artinya, 14 persen dari belanja negara sudah terealisasi atau tumbuh 18 persen,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024.

Menkeu memaparkan rinciannya bahwa belanja pemerintah pusat per medio Maret telah mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3 persen. Realisasi ini tumbuh 17 persen jika di bandingkan dengan tahun 2023. Salah satu alasannya, kata Sri Mulyani adalah karena belanja Pemilu.

“Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena Pemilu yang terjadi di bulan Februari. Jadi, banyak belanja untuk pelaksanaan Pemilu,” tuturnya.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga pertengahan Maret 2024 mencatatkan surplus senilai Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto. Terhitung per 15 Maret, pendapatan negara tercatat senilai Rp 493,2 triliun. Angka tersebut naik Rp 93 triliun di bandingkan realisasi akhir Februari 2024 yang tercatat Rp 400,4 triliun.

“Namun kalau di bandingkan tahun lalu, ini mengalami kontraksi 5,4 persen,” tutur dia.

Total pendapatan negara di rincikan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 399,4 triliun, PNBP Rp 93,5 triliun dan hibah Rp 0,2 triliun. Dia menjelaskan, pendapatan negara hingga dua setengah bulan 2024 mengalami kontraksi, jika di bandingkan tahun 2023.

Baca juiga: Kubangan Politik Kartel

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer masih mengalami surplus yakni senilai Rp 132,1 triliun. Di bandingkan tahun lalu, terjadi penurunan dari sisi surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp 95 triliun.

Total postur APBN

“Total postur APBN hingga 15 Maret surplus Rp 22,8 triliun. Di bandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp 122,9 triliun, ini penurunan cukup tajam. Tapi, kita masih cukup surplus sampai 15 Maret 2024.”

Sampai 15 Maret, realisasi pembiayaan anggaran tercatat Rp 72,5 triliun. Angka ini merupakan 13,9 persen dari postur APBN.

Dia menjelaskan, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan. Misalnya seperti penurunan kemiskinan, stunting, pembangunan IKN dan program prioritas seperti Pemilu 2024.

“APBN harus tetap melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi di tengah berbagai ketidakpastian dan gejolak serta dinamika yang kita hadapi. Ini artinya, kita tidak boleh give up terhadap fungsi yang memang diamanatkan kepada instrumen fiskal ini,” tuturnya.

Belanja pemerintah sebesar Rp 470 triliun mencerminkan komitmen pemerintah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang bijaksana dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan implikasi dan analisis yang telah disampaikan, diharapkan belanja pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.

Kubangan Politik Kartel

Kubangan Politik Kartel

Kubangan Politik Kartel Terdapat berbagai idiom dalam dunia politik. Ada politik gentong babi hingga politik dagang sapi. Di Indonesia, politik dagang sapi pernah di tuduhkan kepada sejumlah rezim.

Tudingan politik dagang sapi tersebut biasanya muncul karena sejumlah indikasi, di antaranya  praktik saling tawar menawar atau melakukan transaksi politik. Di sebut telah berlangsung sejak lama, praktik politik dagang sapi juga pernah di tuduhkan kepada pemerintahan Jokowi. Apa saja kebijakan itu?

1. Isu Mengenai Usulan Penundaan Pemilu

Dalam opini Majalah Tempo Edisi Minggu, 5 Februari 2023, di sebutkan bahwa usulan mengenai penundaan Pemilu yang di lontarkan oleh pendukung Jokowi seperti perang gerilya. Jika publik lengah, isu itu dilempar ke masyarakat dan apabila reaksinya negatif maka isu tersebut akan diredam.

Dalam politik dagang sapi yang disinyalir terjadi saat ini, isu penundaan pemilu bukan gagasan musykil. Awal 2022, ide penundaan pemilu di sampaikan oleh tokoh-tokoh ternama seperti Menteri Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Airlangga Hartarto. Selain itu, relawan pendukung Jokowi dan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia turut menyuarakan hal yang sama.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolak usulan itu. Ia menginginkan peralihan kekuasaan dan kemungkinan menyiapkan putrinya, Puan Maharani untuk maju.

Jika di kaitkan dengan politik dagang sapi maka isu penundaan pemilu bukanlah hal yang sulit. Apabila hal-hal seperti ini berhasil, maka akan menjadi pengkhianatan terhadap demokrasi.

Masyarakat pun terancam terpecah belah karena adanya unsur adu domba dan manipulasi dari isu yang mengundang pro kontra itu.

2. Revisi UU Desa

Perubahan UU Desa di nilai sarat akan kepentingan. Pasalnya revisi di lakukan dengan cepat dan terkesan buru-buru.

Di kutip dari Koran Tempo, Badan legislasi dan Pemerintah hanya memerlukan waktu sepuluh jam untuk menuntaskan pembahasan revisi kedua UU Desa. Rapat di mulai sejak 18.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam.

Sebelumnya, puluhan ribu kepala desa dan perangkat desa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka mengancam akan vakum dalam penyelenggaraan pemilu jika DPR tidak mengesahkan revisi UU Desa sebelum pemungutan suara di lakukan.

Pihak DPR pun merespon dengan segera, pembahasan mengenai revisi UU Desa di lakukan sesuai permintaan yaitu sebelum pemungutan suara dengan alasan agar menjaga kondusivitas dan menghindari konflik kepentingan mendekati pemilu 2024.

Tiga sumber Tempo pun menyebutkan bahwa adanya barter politik yang menjadi alasan pembahasan revisi UU Desa bisa segera di lakukan.

Di sebutkan bahwa fraksi-fraksi DPR setuju untuk membahas revisi UU Desa dengan harapan para kepala desa memberikan dukungan pada calon yang diusung oleh partai politik tersebut.

“Ada permintaan untuk mendukung calon presiden tertentu, ” kata seorang pengurus organisasi kepala desa, seperti di kutip dari Koran Tempo.

Permintaan itu datang dari dua kubu calon yang berbeda yakni untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran serta Ganjar-Mahfud.

Hal ini jelas merupakan praktik politik dagang sapi yang di gunakan untuk kepentingan mereka agar dapat mengamankan kekuasaan.

3. Koalisi Besar

Selain isu reshuffle, politik dagang sapi juga di sinyalir terjadi dalam rencana pembentuan koalisi besar oleh Jokowi. Di lansir dari opini majalah Tempo, 16 April 2024, pembentukan koalisi besar kemungkinan di lakukan untuk menghasilkan penguasa baru yang menjamin kelanjutan pemerintahan Jokowi.

Jika koalisi besar terbentuk, Jokowi setidaknya telah mempunyai kandidat yang secara politik bisa mengamankannya setelah tak lagi berkuasa.