Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T
Belanja Pemerintah Sentuh Rp470T Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah tahun ini telah terealisasi hingga Rp 470,3 triliun. Lembaga per 15 Maret 2024 tercatat Rp 165,4 triliun dan Rp 163,4 triliun untuk belanja non kementerian dan lembaga.
“Ini artinya, 14 persen dari belanja negara sudah terealisasi atau tumbuh 18 persen,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024.
Menkeu memaparkan rinciannya bahwa belanja pemerintah pusat per medio Maret telah mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3 persen. Realisasi ini tumbuh 17 persen jika di bandingkan dengan tahun 2023. Salah satu alasannya, kata Sri Mulyani adalah karena belanja Pemilu.
“Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena Pemilu yang terjadi di bulan Februari. Jadi, banyak belanja untuk pelaksanaan Pemilu,” tuturnya.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga pertengahan Maret 2024 mencatatkan surplus senilai Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto. Terhitung per 15 Maret, pendapatan negara tercatat senilai Rp 493,2 triliun. Angka tersebut naik Rp 93 triliun di bandingkan realisasi akhir Februari 2024 yang tercatat Rp 400,4 triliun.
“Namun kalau di bandingkan tahun lalu, ini mengalami kontraksi 5,4 persen,” tutur dia.
Total pendapatan negara di rincikan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 399,4 triliun, PNBP Rp 93,5 triliun dan hibah Rp 0,2 triliun. Dia menjelaskan, pendapatan negara hingga dua setengah bulan 2024 mengalami kontraksi, jika di bandingkan tahun 2023.
Baca juiga: Kubangan Politik Kartel
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer masih mengalami surplus yakni senilai Rp 132,1 triliun. Di bandingkan tahun lalu, terjadi penurunan dari sisi surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp 95 triliun.
Total postur APBN
“Total postur APBN hingga 15 Maret surplus Rp 22,8 triliun. Di bandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp 122,9 triliun, ini penurunan cukup tajam. Tapi, kita masih cukup surplus sampai 15 Maret 2024.”
Sampai 15 Maret, realisasi pembiayaan anggaran tercatat Rp 72,5 triliun. Angka ini merupakan 13,9 persen dari postur APBN.
Dia menjelaskan, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan. Misalnya seperti penurunan kemiskinan, stunting, pembangunan IKN dan program prioritas seperti Pemilu 2024.
“APBN harus tetap melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi di tengah berbagai ketidakpastian dan gejolak serta dinamika yang kita hadapi. Ini artinya, kita tidak boleh give up terhadap fungsi yang memang diamanatkan kepada instrumen fiskal ini,” tuturnya.
Belanja pemerintah sebesar Rp 470 triliun mencerminkan komitmen pemerintah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang bijaksana dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan implikasi dan analisis yang telah disampaikan, diharapkan belanja pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.